Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Pelamar CPNS Wajib Cetak Kartu Informasi Akun pada 15 Oktober

Kompas.com - 16/10/2018, 17:01 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Saat ini beredar pesan kepada pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 untuk mencetak ulang kartu informasi akun terbaru dengan batas akhir 15 Oktober 2018.

Sebab, menurut pesan itu, situs Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) tidak dapat diakses lagi setelah 15 Oktober 2018, yang merupakan batas akhir pendaftaran.

Namun, Badan Kepegawaian Negara memastikan bahwa kabar itu adalah hoaks.

Narasi yang beredar:

Informasi ini sebelumnya beredar di masyarakat melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp. Tak hanya itu, pesan juga beredar di media sosial, salah satunya di Twitter.

Salah satu warganet menanyakan kebenaran pesan tersebut kepada akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid.

Warganet tersebut bertanya dengan menyertakan tangkapan layar pesan yang ia dapatkan.

Ini pesan yang beredar:

Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baruTwitter Pesan yang beredar mengenai kartu informasi akun yang baru
Emergency H-1 kita d suruh cetak ulang kartu daftar akun (Kartu informasi akun) ternyata ada perbedaan dg akun yg sdh kita cetak, yg terbaru ada tambahan nama sesuai ijazah dn tempat/tgl lahir sesuai ijazah, silakan cek trims

Paling tidak disave pak, jika suatu saat d perlukan bisa di cetak, krn stelah tgl 15 situs sscn tidak bisa dibuka

Sekedar info dan mengingatkan:

Bagi semua pelamar CPNS 2018 untuk segera:
1. Cetak kartu pendaftaran SSCN.
2. Cetak Kartu Informasi akun

Sebelum pukul 23.30 WIB malam ini

NB. Jangan sampai lupa

 

Penelusuran Kompas.com:

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memastikan bahwa pesan itu hoaks. Dia mengatakan, pesan tersebut tersebar luas ke masyarakat mulai Senin (15/10/2018) siang.

"Menurut pengalaman saya, itu bagian dari cara supaya orang-orang masuk (login) ke sistem SSCN berbondong-bondong, baik yang sudah selesai maupun yang sedang melakukan upload dokumen. (Hal itu dilakukan) supaya teman-teman yang meng-upload dokumen kesulitan karena traffic-nya tinggi," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com