Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Polri Jangan Biarkan Para Begal Beraksi

Kompas.com - 15/10/2018, 17:11 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri untuk menindak berbagai gangguan keamanan sekecil apapun, termasuk kejahatan yang dilakukan para begal.

Kalla mengatakan, pembiaran gangguan keamanan akan memiliki konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau kita masa bodoh biarkan begal-begal dibiarkan atau apapun, maka orang tidak mau keluar malam," ujarnya saat membuka seminar di PTIK, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Baca juga: Polisi Tangkap 3 Pria yang Begal Pasangan Kekasih di Labuan Bajo

Wapres melanjutkan, jika warga tak berani keluar malam, warung-warung kopi akan tutup. Efeknya, para pedagang warung kopi bisa kehilangan pendapatannya.

Kata Kalla, itu adalah contoh nyata bagaimana gangguan ketertiban dan keamanan akan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu lah, kata Wapres, Polri harus bersama-sama masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif.

Baca juga: Ditodong Senpi, Wartawan Jadi Korban Begal

Kondusifitas ekonomi akan memompa pemasukan ke negara. Hal ini penting sebab sebagian anggaran negara tersebut juga akan diberikan kepada institusi Polri.

"Kalau hari ini anggaran dipaksanakan naik terus maka jalan tidak bisa dibangun, rumah sakit tidak bisa dibangun karena anggaran kita terbatas," kata Kalla.

"Tetapi kalau ketertiban, politik, keamanan ekonomi, berjalan serentak maka itu akan menjadi baik," sambungnya.

Kompas TV Sebelumnya, tersangka yang sempat buron ini mencoba melawan dengan menggunakan sebilah pisau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com