Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Ibu PKK Ini Curhat 14 Tahun Jadi Guru Honorer

Kompas.com - 02/10/2018, 20:17 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) curhat kepada Presiden Joko Widodo. Ibu tersebut menceritakan nasibnya yang sudah belasan tahun mengabdi sebagai guru honorer, namun tak juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Hal tersebut terjadi Jokowi saat Presiden Jokowi membuka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-46 dan Peresmian Pembukaan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2018 di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Awalnya, Jokowi meminta dua orang ibu-ibu PKK untuk naik ke atas panggung. Syaratnya, ibu-ibu yang naik ke panggung harus belum pernah mengunjungi Jakarta.

Baca juga: Jokowi Minta Asian Para Games Sesukses Asian Games 2018

Akhirnya, terpilih lah dua orang ibu. Keduanya ditanyai oleh Jokowi mengenai tugas mereka sebagai anggota PKK.

Di akhir sesi, Ibu yang berasal dari Majene, Sulawesi Barat, bernama Hasbah, mengungkapkan keluhannya ke Jokowi.

"Saya ada permintaan, mewakili pada umumnya warga Indonesia yang masuk honor kategori II yang saat ini belum terangkat, terkhusus Kabupaten Majene yang masih kurang gurunya," kata Hasbah.

Hasbah menceritakan, ia sudah 14 tahun mengabdi sebagai seorang guru. Namun, statusnya tak kunjung naik kelas menjadi PNS.

Baca juga: Guru Honorer Jadi Garda Depan Kualitas Pendidikan di Daerah Terluar

"Saya masih (honorer) K-II Pak. Jadi melalui kesempatan ini kiranya kami dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil," kata Hasbah disambut tepuk tangan para ibu-ibu PKK yang hadir.

Jokowi sendiri tidak memberikan tanggapan terhadap curhat Hasbah itu. Ia langsung mengajak Hasbah dan satu ibu lainnya yang berasal dari Magelang untuk berfoto bersama.

"Saya sudah tidak bisa bagi sepeda, jadi foto saja," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com