Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan Kapolri Tangkap Penyebar Hoaks Gempa dan Tsunami Sulteng

Kompas.com - 02/10/2018, 14:46 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengerahkan jajarannya untuk menangkap pihak-pihak yang menyebarkan berita tidak benar alias hoaks terkait gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Jangan sampai muncul hoaks, berita tidak benar yang meresahkan masyarakat, tidak enak dan tidak elok," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Hoaks, Informasi Gempa 8.1 M dan Tsunami Susulan di Palu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari. Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari.
"Presiden sudah instruksikan Kapolri, siapa pun yang dalam bencana seperti ini memanfaatkan keprihatinan ini untuk kepentingan yang meresahkan masyarakat, segera kami tangkap," tambah dia.

Wiranto mengakui, masih ada kekurangan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah pasca-gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Gempa Donggala, Mengungsi di Bukit hingga Waspada Hoaks

Akan tetapi, ia meminta masyarakat merujuk pada sumber resmi pemberitaan dari pemerintah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah diberi kewenangan sebagai lembaga yang memberikan informasi soal perkembangan gempa di Sulteng.

"Berita-berita resmi akan kita keluarkan lewat pintu yang pasti, kita tunjuk humas BNPB untuk jelaskan penjelasan akurat ke masyarakat, sedangkan yang lain disesuaikan dengan pokok informasi yang disesuaikan oleh badan resmi yang kita tunjuk," kata Wiranto.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com