Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Diimbau Tak Berbondong-bondong Pergi ke Palu

Kompas.com - 01/10/2018, 18:43 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding mengimbau masyarakat agar tak memaksakan untuk pergi ke Palu dan mencari keluarganya yang menjadi korban gempa dan tsunami.

Pasalnya situasi di Palu saat ini serba terbatas, dari mulai akses jalan, jaringan telekomunikasi, hingga bahan kebutuhan pokok.

"Di Palu itu kan justru keadannya sulit, cari makan susah. Disarankan tidak usah ke Palu. Saya minta tidak usah ke Palu, kita berdoa saja dan cari dana (bantuan)," kata Karding saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Ia menuturkan, banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke Palu untuk mencari keluarganya yang menjadi korban gempa di Palu.

Baca juga: Gempa Palu Sebabkan 2,491 Rumah di 2 Perumahan Ambles

Menurut Karding, Palu sebagai salah satu wilayah perkotaan di Sulawesi Tengah memang padat penduduk karena menjadi target urbanisasi oleh warga desa untuk mencari kerja dan bersekolah.

"Sekarang rata-rata di Palu itu banyak urbanisasi ya. Banyak orang-orang desa yang ada di Palu, yang enggak ada kabar, itu orang tua dan keluarga yang di kampung itu datang ke Palu dengan menggunakan roda dua," ujar politisi kelahiran Donggala, 25 Maret 1973 itu.

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Senin pukul 13.00, tercatat 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit. Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu.

Proses penyaluran bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala juga mengalami sejumlah kendala.

Baca juga: BPBD: Kerusakan Paling Dahsyat di Balaroa dan Petobo, Ribuan Orang Diduga Masih Tertimbun

Kendala itu di antaranya, padamnya aliran listrik dan akses komunikasi yang terbatas. Selain itu, akses alat berat terbatas dan kondisi jalan yang rusak juga menghambat proses pengiriman alat dan barang.

Apalagi, daerah yang terdampak gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 itu sangat luas.

Data sementara BNPB hingga Senin (1/10/2018), jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami mencapai 844 orang.

Menurut BNPB, setidaknya ada 254 kali gempa bumi susulan yang terjadi hingga Senin (1/10/2018) pukul 13.00 WIB. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sembilan gempa yang dirasakan oleh warga Palu dan Donggala.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com