Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Gempa di Sulteng, 1.425 Napi dan Tahanan Tak Berada di Sel

Kompas.com - 01/10/2018, 11:18 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menyebut, total warga binaan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Tengah sebanyak 3.220 orang.

Dari jumlah tersebut, hanya tersisa 1.795 orang yang tetap berada di dalam tahanan.

Menurut Utami, sisanya keluar dari lapas dan tahanan tak lama setelah gempa bumi terjadi di Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).

"Sampai saat ini, ada 1.425 warga binaan yang tidak ada di tempat," ujar Utami dalam jumpa pers di Gedung Ditjen Pemasyarakatan Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut Utami, ada empat lokasi yang warga binaannya meninggalkan tempat tak lama setelah terjadi gempa.

1. Lapas Palu yang memiliki kapasitas 210 orang

Saat terjadi gempa, Lapas diisi 581 warga binaan. Hingga Senin pagi, tercatat hanya tinggal 66 orang yang masih bertahan di Lapas.

2. Rutan Palu yang berkapasitas 120 orang

Saat terjadi gempa, Rutan berisi 463 warga binaan. Hingga Senin pagi, hanya tersisa 53 orang di dalam tahanan.

3. Rutan Donggala yang berkapasitas 108 orang

Saat gempa, Rutan berisi 333 warga binaan. Hingga saat ini, Rutan dalam keadaan kosong.

4. Lapas Perempuan Palu yang memiliki kapasitas 100 orang

Saat gempa terjadi, Lapas berisi 84 warga binaan dan tiga bayi. Saat ini, Lapas hanya tersisa 9 warga binaan.

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palu yang berkapasitas 100 orang

Saat terjadi gempa berisi 29 anak. Saat ini, hanya tersisa 5 anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com