Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Khawatir Perebutan Kursi Wagub DKI Ancam Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 19/09/2018, 12:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid khawatir tarik menarik kursi wakil gubernur DKI Jakarta antara partainya dengan Gerindra akan mengganggu hubungan kedua partai politik di koalisi Pemilu 2019.

Polemik muncul setelah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI M Taufik mengklaim bahwa Gerindra sudah sepakat menunjuknya sebagai wagub.

Sementara PKS mengklaim bahwa kursi Wagub diberikan kepada pihaknya berdasarkan kesepakatan dengan Gerindra.

"Karenanya, segeralah Pak Taufik berkomunikasi dengan Pak Prabowo supaya masalah ini segera selesai, segera tuntas dan tidak menghadirkan kondisi yang masuk angin dan mengganggu soliditas dari kita semua," ujar Hidayat saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Presiden PKS: Taufik Klaim Jadi Wagub DKI, Pak Prabowo Ketawa Saja...

Mengenai klaim Taufik, Hidayat tak terlalu mempersoalkannya.

"Ya enggak apa-apalah, namanya juga klaim," ujar Hidayat.

Ia yakin Partai Gerindra masih memegang komitmen kebersamaan dengan PKS. Sebab, kedua partai politik memiliki sejarah hubungan harmonis yang cukup panjang selama ini.

"Insya Allah kami masih percaya dengan komitmen yang telah diberikan Pak Prabowo dan saya yakin kalau Pak Prabowo memutuskan, kader Gerindra juga akan menerima dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan semuanya," ujar Hidayat.

Baca juga: PKS Ajukan Dua Nama Wagub DKI kepada Prabowo Subianto, Siapa Saja?

Saat pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden lalu, PKS, Gerindra dan PAN sepakat mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto.

Kesepakatan lain, Sandiaga mundur sebagai Wagub DKI dan jabatan tersebut diserahkan kepada PKS.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait posisi wakil gubernur DKI Jakarta.

Menurut Sohibul, Prabowo sepakat memberikan kursi wagub kepada PKS.

"Saya kira Pak Taufik saya lihat di media, Pak Taufik menyampaikan dia jadi wagub, Pak Prabowo ketawa-ketawa saja. Saya kira sudah benar sikapnya. Ketawa seperti itu," kata Sohibul seusai rapat tim pemenangan Prabowo-Sandi di rumah Pranowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Taufik: Gerindra dan PKS Nyalonin Wagub Satu-satu, Tanding di DPRD

Sohibul menegaskan, sejak awal memang sudah ada kesepakatan Gerindra dan PKS untuk menyerahkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga untuk PKS. Sebab, PKS sendiri sudah merelakan kursi cawapres Prabowo kepada Sandiaga.

"Dan itu sampai sekarang tidak berubah. Pak Prabowo mengatakan, itu (kursi wagub DKI) adalah hak PKS," kata Sohibul.

Sohibul mengatakan, saat ini sosok yang diusulkan PKS sebagai wagub DKI sudah mengerucut kepada dua nama.

Pertama adalah Ahmad Syaikhu, kader PKS yang gagal merebut kursi Jabar 1 pada Pilkada 2018 lalu.

Selain itu, ada juga Agung Yulianto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW PKS DKI.

"Tinggal nanti secara formal kami sampaikan, 'Pak mohon dalam satu dua hari ini, segera ada penandatanganan usulan nama'," kata Sohibul menurunkan percakapannya dengan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com