Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Beredar Dokumen Materi CPNS, Ini Tanggapan Kemenpan RB

Kompas.com - 18/09/2018, 13:06 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Beredarnya dokumen berisi materi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dapat dipastikan palsu.

Materi seleksi ini dikatakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2017.

Kemenpan RB menegaskan tidak pernah mengeluarkan dokumen yang beredar luas tersebut.

Narasi yang beredar:

Dokumen dilengkapi dengan soal-soal tes CPNS yang dibuat dalam bentuk tautan atau link. Terdapat delapan link naskah soal, serta ada tata cara pendaftaran CPNS didalamnya.

Dokumen tersebut terdapat logo Kemenpan RB, sehingga seolah-olah resmi dikeluarkan oleh KemenPANRB.

Baca juga: Dari Rekrutmen CPNS hingga Roy Suryo, Ini Hoaks atau Fakta Pekan Ini

Hoaks dokumen CPNS yang seolah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.KemenPANRB Hoaks dokumen CPNS yang seolah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Berikut beberapa isi dari dokumen yang beredar itu:

Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

I. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

- Pancasila;
- Undang-Undang Dasar 1945;
- Bhineka Tunggal Ika; dan
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

2. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
- Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis;
- Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angkaangka;
- Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan
- Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
- Integritas diri;
- Semangat berprestasi;
- Kreativitas pada pelayanan;
- Orientasi kepada orang lain;
- Kemampuan beradaptasi;
- Kemampuan mengendalikan diri;
- Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
- Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
- Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
- Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Baca juga: Tidak Penuhi Syarat CPNS, Guru Honorer Dapat Melalui Jalur Ini

Penelusuran Kompas.com:

Kemenpan RB menegaskan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Dokumen tersebar ke masyarakat melalui aplikasi pesan WhatsApp.

"(Kemenpan RB mendapati ada dokumen ini) dari grup-grup WhatsApp," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan RB Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/9/2018).

Melalui akun resmi twitter Kemenpan RB, @kempanrb, turut memberikan klarifikasinya.

Dalam salah satu tweet-nya, Kemenpan RB menyatakan bahwa suatu informasi resmi mengenai seleksi CPNS 2018 akan dikeluarkan melalui akun mereka, baik lewat website atau media sosial Kemenpan RB.

Kemenpan RB mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan mereka.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com