Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta Isu Khilafah Tak Lagi Jadi Bahasan Kampanye Pilpres

Kompas.com - 17/09/2018, 21:17 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin memberikan beberapa masukan jelang Pilpres 2019 kepada Tim Kampanye Nasional (TKN).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding menyebutkan, masukan pertama terkait Pancasila harus menjadi satu-satunya ideologi di Indonesia.

"Beliau bilang bahwa ke depan itu, perbedaan-perbedaan terkait dengan ideologi, isu-isu tentang khilafah dan lain sebagainya, itu sudah harus selesai, kita harus kembali ke basic," terang Karding di Kantor Sekretariat TKN, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

"Apa basic-nya, yaitu kita kembali ke Pancasila, demokrasi dan ideologi Pancasila," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo-Sandi Didukung GNPF, Maruf Amin Klaim Didukung 400 Kiai Besar

Menurut Karding, Ma'ruf juga membicarakan soal semangat bertarung demi memajukan Indonesia.

Ia memberi contoh seperti Asian Games 2018, yang baru saja terselenggara di Indonesia. Bagi Ma'ruf, target perolehan medali Indonesia terlampaui karena motivasi dan semangat juang yang tinggi.

Kedua sifat tersebut dikatakannya juga harus dimiliki Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

Baca juga: Juru Bicara Beberkan 5 Program Jokowi-Maruf Amin

"Beliau menyampaikan menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera harus didorong spirit fight seperti Asian Games," tuturnya.

"Mendorong kita semua, agar dalam mencapai tinggal landas 2024 ekonomi kita perkecil disparitasnya, baik antarwilayah baik antardaerah maupun antarmanusia," jelasnya lagi.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam rapat dengan tim TKN, yang digelar Senin (17/9/2018) sore tadi. Pasangannya, bakal calon presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir di rapat tersebut. Sayangnya, ia batal untuk hadir.

Kompas TV Deklarasi dilakukan di dekat Tugu Proklamasi, Menteng, Jakpus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com