Polri dan TNI Libatkan Elemen Masyarakat Amankan Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, Polri dan TNI tak bergerak sendiri dalam mengamankan Pemilu 2019. Selain menyusun strategi dan operasi terpusat, Polri dan TNI akan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memaksimalkan pengamanan.

"Kita juga ajak tokoh masyarakat, ormas, semua pihak yang peduli pemilu aman dan damai," kata Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Tito mengakui bahwa polarisasi masyarakat akibat Pemilu 2019 tak terhindarkan. Kendati demikian, ia tak ingin pesta demokrasi ini nantinya menimbulkan gesekan konflik di kalangan masyarakat.

"Ibarat mesin mobil dia harus panas, tapi tidak boleh terjadi overheat, terlalu panas," kata dia.

Baca juga: Kapolri Sebut Ancaman Keamanan Pileg Lebih Rawan dari Pilpres

Ia melihat peranan elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ormas berperan strategis untuk mencegah konflik secara langsung. Selain itu, kata dia, diperlukan pembangunan narasi-narasi positif oleh elemen masyarakat agar Pemilu 2019 berjalan damai.

"Kita dorong mengeluarkan narasi dan statement pemilu damai. Itu kita sampaikan di semua wilayah," kata dia.

Di sisi lain, ia melihat ancaman keamanan pada pemilihan legislatif (Pileg) lebih rawan dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Sebab, setiap calon anggota legislatif dan partai politik di daerah-daerah pemilihan (dapil) bersaing ketat memenangkan kontestasi politik di daerahnya. Situasi itu bisa memicu konflik yang keras antara peserta maupun masyarakat di daerah.

Baca juga: Survei LSI: 6 Parpol Tak Lolos ke DPR, 5 Parpol Terancam

"Semua ini kan mau survive, ingin terpilih. Satu, bertarung di dapil masing-masing calon, bertarung dengan partai lain. Itu pertarungannya mungkin keras itu," kata Tito.

Persaingan ketat ini, kata Tito, juga disebabkan adanya ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Jika tak memenuhi ambang batas itu, partai akan terancam bubar. Sehingga, dibutuhkan upaya keras untuk menembus syarat tersebut.

"Oleh karena itu pertarungan ini kita lihat (Pemilu) 2019 tidak fokus hanya presiden dan wakil presiden, justru yang lebih kencang nanti kalau saya duga di dapil dalam memperebutkan kursi legislatif dan mendorong partainya menang parlemen," papar Tito.