Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Duet Prabowo-Sandiaga Dinilai Mengancam Keutuhan Koalisi

Kompas.com - 09/08/2018, 10:45 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sabdiaga Uno dalam Pilpres 2019 mendatang akan “mengusik” koalisi di antara Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Hal itu dikatakan Syamsuddin menanggapi santernya kabar calon wakil presiden pendamping Prabowo adalah Sandiaga Uno.

“Ya itu berpotensi mengancam keutuhan koalisi penantang koalisi Jokowi dan kami belum tahu apakah PAN, PKS, dan Demokrat akan mendukung itu,” ujar Syamsuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/8/2018).

Seperti diketahui, Gerindra sudah menyatakan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Dua partai lagi, yakni PAN dan PKS, belum menyatakan bergabung dengan koalisi, namun telah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra.

Menurut Syamsuddin, tingkat elektabilitas Sandiaga Uno dibandingkan dengan bursa nama cawapres masing terbilang cukup rendah.

Baca jugaNama Sandiaga Uno yang Tiba-tiba Muncul Jadi Kandidat Cawapres Prabowo

“(Sandiaga Uni) Elektabilitasnya saya kira relatif lebih rendah dibandingkan jika Prabowo dipasangkan dengan semua nama yang beredar akhir-akhir ini, baik AHY, Salim Segaf, Anies, maupun Zulkifli Hasan," katanya.

Diketahui, Partai Demokrat mengorbitkan kadernya Agus Harimurti Yudhoyono, PAN juga menyodorkan ketua umumnya Zulkifli Hasan sebagai cawapres, serta nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden rekomendasi dari sejumlah ulama dan tokoh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Di sisi lain, jika memang benar wacana Prabowo-Sandiaga terjadi, Syamsuddin menilai, Partai Demokrat akan keluar dari gerbong koalisi dengan Gerindra.

“Saya pikir paling tidak Partai Demokrat tidak akan ikut ke situ (koalisi Gerindra, PKS, dan PAN)," tuturnya.

Kompas TV Fadli mengatakan kedua nama ini nantinya akan dibahas dalam pertemuan bersama keempat parpol hari ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com