Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Kami Hormati Blusukan Jokowi, tetapi Zaman Soeharto Sudah Ada

Kompas.com - 03/08/2018, 21:15 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, menyoroti tindakan yang sering dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakni blusukan ke setiap daerah.

Menurut Priyo, tindakan blusukan juga telah dilakukan di masa kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto.

"Kami menghormati Pak Jokowi dengan blusukannya, tetapi zaman Pak Harto (Presiden Soeharto) melakukan hal yang sama. Tetapi Pak Harto enggak pernah disebut blusukan," kata Priyo di Kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Priyo mengkritik blusukan ala Jokowi yang terlalu diekspose oleh media.

Sementara, menurut Priyo, saat Presiden Soeharto berkuasa, tindakan blusukan tersebut tidak begitu diekspose secara berlebihan dan justru cenderung tertutup oleh media.

"Beliau (Presiden Soeharto) tidak pernah dikumandangkan dan disiarkan, tetapi memang betul-betul silent. Kalau kita ingat dulu ada Kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan)," kata dia.

"Kalau sekarang (Presiden Jokowi) dikumandangkan. Tidak apa-apa, biar rakyat tahu,” ujar mantan politisi Partai Golkar ini.

Baca juga: Targetkan Masuk Lima Besar, Partai Berkarya Incar 80 Kursi DPR

Sebagai informasi, Kelompencapir merupakan kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Suharto.

Di sisi lain, Priyo tetap menghargai dan mengapresiasi tindakan blusukan ala Jokowi.

"Tapi semua juga sangat mengapresiasi langkah blusukan itu yang bagus,” kata Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Kompas TV Titiek Soeharto bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin oleh adiknya sendiri Tommy Soeharto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com