Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawarkan Cawapres untuk Prabowo, PKS Dinilai Berupaya Dongkrak Suara

Kompas.com - 01/08/2018, 18:56 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai wajar bila Partai Keadilan Sejahtera tetap ngotot mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Lili, dipilihnya cawapres dari PKS akan berpengaruh terhadap suara partai itu dalam Pemilu Legislatif 2019 yang juga dilaksanakan serentak dengan Pilpres 2019.

"Dengan adanya kader PKS sebagai cawapres dapat mendongkrak elektabilitas suara PKS. Dengan parliamentary threshold 4 persen cukup berat bagi partai-partai termasuk PKS," ujar Lili Romli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/8/2018).

Langkah itu, kata Lili, dilakukan PKS karena secara elektoral partai berlambang sabit kembar itu hanya diuntungkan jika menjadikan salah satu kadernya menjadi cawapres dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Waketum Gerindra: PKS dan PAN Sepakat Serahkan soal Cawapres ke Prabowo

Lili juga menilai, secara elektoral, PKS diuntungkan jika berkoalisi dengan Prabowo karena akan mendapatkan efek beruntun atau coattail effect.

Efek ini diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh partai pengusung berkat popularitas calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

"PKS ingin agar kadernya sebagai cawapres, kenapa? Karena terkait dengan coattail effect," kata Lili.

Adapun nama-nama yang diusulkan PKS untuk menjadi cawapres antara lain Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al’Jufrie, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, serta Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

Selain itu, nama lain datang dari kader-kader mantan petinggi PKS dan kepala daerah. Mereka antara lain mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Anis Matta, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, serta Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Lili mengatakan, PKS akan berupaya untuk bisa mengusung cawapresnya. Apalagi, kader PKS telah mendapat restu dari ulama yang tergabung dalam alumni 212 atau ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Adapun pertemuan ulama dan tokoh GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.

"Kan ulama GNPF merekomendasikan Salim Segaf sebagai cawapres, makin PKS makin percaya diri," tutur dia.

Di sisi lain, Lili menuturkan, menjadi persoalan tersendiri bagi Prabowo untuk “meminang” seorang cawapres yang dapat mendongkrak elektabilitasnya.

Diketahui, Partai Demokrat ingin mengorbitkan kadernya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara, PAN tetap mengajukan ketua umumnya, Zulkili Hasan.

"Problem-nya buat Prabowo apakah cawapres yang direkomendasikan itu mendongkrak elektabilitas enggak?" kata Lili.

Kompas TV Simak perbincangannya dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com