Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: PKS dan PAN Sepakat Menerima Demokrat dalam Koalisi

Kompas.com - 31/07/2018, 23:48 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat untuk menerima Partai Demokrat bergabung dalam koalisi.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara ketua umum dan sekjen dari ketiga partai di kediaman seorang pengusaha bernama Maher Algadri di kawasan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018) malam.

"Ketiganya menyepakati bahwa koalisi tiga partai ini menerima dengan sangat baik dan tangan terbuka, sebuah kehormatan, bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi ini," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Baca juga: Sekjen Gerindra Sebut Figur SBY Berguna untuk Memenangkan Prabowo

Muzani menuturkan, pertemuan tersebut juga membicarakan kelanjutan pembentukan koalisi.

Menurut dia, koalisi tersebut akan mendaftarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2019.

"Malam hari ini tiga partai, Gerindra, PKS dan PAN, berkumpul untuk membicarakan kelanjutan dari rencana koalisi yang akan mendaftarkan calon presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

"Malam hari ini adalah pertemuan pertama di antara tiga partai untuk membicarakan tentang ini," kata Muzani.

Baca juga: Ini Kekuatan Ustaz Somad dan Salim Segaf yang Bisa Dongkrak Prabowo

Selain itu, lanjut Muzani, hal-hal teknis terkait deklarasi pembentukan koalisi juga akan dibicarakan para sekjen dalam beberapa hari ke depan.

Para petinggi empat partai juga akan bertemu secara bersama-sama untuk menentukan cawapres pendamping Prabowo.

"Hal-hal teknis masih akan dibicarakan di tingkat sekjen pada satu, dua, tiga hari ke depan. Itu (cawapres Prabowo) yang termasuk dibicarakan pada hari-hari mendatang," kata Muzani.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Hadir pula Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto makin serius menanggapi rekomendasi dari Ijtimak Ulama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com