Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

47,8 Juta Pekerja Dilindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kompas.com - 31/07/2018, 21:46 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan mengungkapan, sebanyak 47,8 juta tenaga kerja di Indonesia sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan

Data itu disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara penghargaan penyelengaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Tercatat ada 47,8 juta atau sekitar 54 persen dari tenaga kerja yang eligible dari seluruh indonesia yang telah tercatat dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Agus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan perusahaan sehingga jumlah pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 47,8 juta orang.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Berikan Pelindungan untuk Atlet


Banyaknya anggota yang terdaftar tersebut dinilai Agus sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dan perusahaan agar para pekerjanya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini menjadi penting. Sebab dengan cadangan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka pekerja menjadi terlindungi. Misalnya saja bila terjadi kecelakan kerja atau bahkan pensiun sekalipun.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan atas inisiasi untuk memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan ini," kata Agus.

Kompas TV BPJS Ketenagakerjaan bersama Komite Olimpiade Indonesia mendukung para atlet Indonesia melalui pemberian jaminan keselamatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com