Sekjen PDI-P: Kudatuli Rekayasa Politik Orba Bungkam Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7/2018).

Dalam peringatan tersebut, Hasto mengajak seluruh kader PDI Perjuangan dan masyarakat yang hadir untuk mengingat dengan mendalam peristiwa perebutan paksa kantor DPP PDI di Jl Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 22 tahun silam. 

"Peristiwa tersebut merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: 27 Juli 1996, Peristiwa Kudatuli

Pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.

Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Anggap Pelaporan Kasus Kudatuli oleh PDI-P Politis

"Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut," kata Hasto.

Hasto menambahkan, dalam Pemilu 1999, tiga tahun pasca peristiwa Kudatuli, PDI pro Megawati yang sudah berubah nama menjadi PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat. Dalam kontestasi tersebut, PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara. Hasto pun optimistis kemenangan serupa akan terulang di Pilpres 2019 mendatang.

"Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang," kata Hasto.