Hari Ini dalam Sejarah: 27 Juli 1996, Peristiwa "Kudatuli"

Kompas.com - 27/07/2018, 12:47 WIB
Keluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15 tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKeluarga korban tragedi 27 Juli bersama massa dari Forum Komunikasi Kerukunan 124, Rabu (27/7/2011), mendatangi bekas kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, untuk memperingati 15 tahun peristiwa tersebut. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tragedi 27 Juli 1996.

KOMPAS.com - Hari ini 22 tahun yang lalu, 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan besar di Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Saat itu, terjadi pengambilalihan paksa Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta Pusat oleh massa pendukung Soerjadi.

Kejadian ini ditengarai karena tidak terimanya kelompok pendukung Soerjadi (PDI Kongres Medan) dengan keputusan Kongres Jakarta yang memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

Pemicu konflik

Pemicu peristiwa 27 Juli 1996 berawal dari gejolak internal yang terjadi di tubuh PDI.

Seperti diberitakan Harian Kompas, 23 Juli 1993, Soerjadi secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI masa bakti 1993-1998, sekaligus menjadi ketua formatur untuk penyusunan komposisi DPP.

Baca juga: Direktur YLBHI: Hanya Presiden Jokowi yang Mampu Selesaikan Kasus 27 Juli 1996

Dalam keputusannya, legalitas ketua mendapatkan sejumlah hambatan karena Soerjadi disebut terlibat dengan penculikan kader. Posisinya di ujung tanduk.

Pada Desember 1993, PDI mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya menindaklanjuti persoalan Soerjadi.

Megawati Soekarnoputri tampil dominan dengan dalam Kongres Surabaya.

Akan tetapi, terjadi masalah dalam kongres ini yang berujung pada tidak adanya keputusan karena caretaker meninggalkan forum dan tidak menetapkan ketua terpilih. Megawati tetap menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI.

Selanjutnya, diadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta pada 22 Desember 1993, yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Jaksa Tuntut Djoko Tjandra 2 Tahun Penjara di Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Bawaslu Akan Awasi Proses Pemilihan Pilkada 2020 untuk Pasien Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 4 Desember: 59.365 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Ada 69.016 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Ada 69.016 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini 10 Calon Kepala Derah dengan Kekayaan Terendah pada Pilkada 2020

Ini 10 Calon Kepala Derah dengan Kekayaan Terendah pada Pilkada 2020

Nasional
Ekspor RI Masih Tertinggal, Jokowi: Perlu Reformasi Besar-besaran

Ekspor RI Masih Tertinggal, Jokowi: Perlu Reformasi Besar-besaran

Nasional
Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X