Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Wiranto Tangani Kemelut Konflik Ambon 19 Tahun Silam

Kompas.com - 10/07/2018, 18:54 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya meredakan konflik Maluku 1999 masih membekas di benak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Saat itu, 19 tahun silam, sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI Wiranto ikut bergelut untuk menangani salah satu konflik besar pasca reformasi tersebut.

Pengalamannya itu ia sampaikan saat berbicara dalam acara Sarasehan Nasional: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai Maluku di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Wiranto tak menyangka konflik akan pecah di Maluku. Sebab, secara historis, masyarakat Maluku dikenal hidup damai saling berdampingan meski ada perbedaan suku atau agama sekalipun.

"Leluhurnya sudah menancapkan semangat kerjasama, gotong royong, semangat bersama-sama, tak pernah pecah," kata dia.

Baca juga: 15 Tahun Konflik Ambon, Warga Berkumpul di Gong Perdamaian

Misalnya, kebiasaan umat Nasrani membantu mengecat dan merawat masjid. Begitu pula dengan umat Islam yang juga ikut merawat atau menjaga gereja.

Namun, perdamaian dan hidup rukun itu pecah pada 19 Januari 1999. Penyulutnya yakni pertikaian antar pemuda yang melebar hingga menjadi isu-isu yang sensitif agama.

Pada 21 Januari 1999, Wiranto datang ke Ambon dan meminta agar konflik disudahi. Namun, ia sadar himbauan tersebut tak cukup di tengah kondisi yang sudah panas.

Wiranto lantas kembali ke Jakarta dan memutuskan untuk memanggil seluruh perwira menengah dan tinggi ABRI asal Maluku yang bertugas di berbagai daerah.

Baca juga: Ubah Stigma Rawan Konflik, Ambon Gelar Tahun Kunjungan Wisata

Ia memerintahkan langsung para perwira menengah dan tinggi ABRI tersebut pulang ke Maluku meredakan situasi dan menyelesaikan konflik.

"Saya katakan 'pulang ke kampung kalian, damaikan mereka saudara-saudara kalian. Jangan pernah kembali ke Jakarta sebelum mereka damai'," kata Wiranto.

Dua bulan pasca perintah itu, Wiranto mendapatkan laporan situasi sudah aman dan konflik sudah selesai. Ia lantas diminta datang ke Ambon untuk memastikan hal itu.

Permintaan itu disambut Wiranto. Ia terbang ke Ambon untuk menghadiri acara simbolis tanda perdamaian di Lapangan Merdeka, Ambon.

Baca juga: Korban Konflik Ambon Rayakan Hari Perdamaian Dunia

Di sana ia diajak makan bersama dan melihat secara langsung masyarakat yang berdoa bersama, bahkan menangis atas peristiwa yang menewaskan banyak korban tersebut.

Namun, dua minggu pasca acara simbolis tanda perdamaian itu, Wiranto mendengar masih ada konflik. Dari sanalah, ia menyadari bara konflik belum padam meski sudah mengecil.

Setelah 3 tahun, konflik tersebut akhirnya benar-benar padam setelah semua pihak berupaya mendamaikan kelompok yang bertikai. Perjanjian Maluku damai pun ditandatangani di Malino pada Februari 2002.

Bagi Wiranto, keterlibatannya dalam upaya menyelesaikan konflik Maluku membuatnya merasa terpaut dengan Masyarakat Maluku. Ia berharap masyarakat di Kepulauan Rempah itu bisa hidup damai selamanya, tanpa konflik.


Kompas TV Menurut Wiranto, Jokowi telah membangun fondasi yang harus dilanjutkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com