Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Kejahatan Jalanan Mudah Ditangani

Kompas.com - 10/07/2018, 16:06 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, kejahatan jalanan atau street crime harus diberantas.

Tidak hanya itu, Syafruddin juga menegaskan bahwa kejahatan jalanan mudah untuk diatasi. Ini bila dibandingkan dengan kejahatan yang lebih besar seperti terorisme.

"Namanya street crime itu gampang mengatasinya, gampang menanganinya," kata Syafruddin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Kunjungi Polda Metro Jaya, Komisi III Soroti Kejahatan Jalanan Jelang Asian Games

Syafruddin menuturkan, pihaknya memberikan waktu selama satu bulan bagi jajarannya untuk memberantas kejahatan jalanan. Pemberantasan harus dilakukan hingga tuntas.

Selain itu, Syafruddin juga menegaskan kepada jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan.

Apabila tidak terungkap, maka akan dilakukan evaluasi dan akan diganti apabila tidak mampu bekerja dengan baik.

Baca juga: 2 Hari Operasi Kewilayahan, Polisi Tangkap 39 Pelaku Kejahatan Jalanan

"Kalau tidak terungkap saya kan sudah bilang, kita akan evalusi pemimpinnya, Kapolresnya, Kapolseknya, kita tinggal ganti saja. Satu bulan saya kasih waktu," sebut Syafruddin.

Syafruddin menegaskan, pemberantasan kejahatan jalanan tersebut tidak hanya di Jakarta. Pemberantasan kejahatan jalanan, kata dia, harus dilakukan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk menggelar operasi kejahatan jalanan atau street crime. Operasi ini dihelat untuk menciptakan keamanan menjelang Asian Games 2018.

Baca juga: Wakapolri: Komandan Wilayah yang Tak Bisa Hentikan Kejahatan Jalanan Kita Ganti

Tito menjelaskan, operasi ini akan dievaluasi setiap minggu oleh Mabes Polri. Kapolda pun, sebut Tito, harus memastikan jajarannya dapat mengungkap kejahatan jalanan yang ada di wilayahnya.

Oleh karena itu, ia tak segan mencopot jajaran yang tidak berhasil mengungkapkan kejahatan jalanan.

Menurut Tito, jajaran yang dapat dicopotnya terkait hal ini antara lain Kapolres, Direktur Reserse, ataupun Kepala Satuan Reserse.

"Kalau misalnya dalam satu bulan ini ada kejadian tidak terungkap ya ganti lah. Ganti Kapolres, Dirserse, Kasatserse, berarti dia tidak bisa kerja. Ditawarkan kepada yang mau, yang bisa kerja," ungkap Tito usai menghadiri Dies Natalis dan Wisuda STIK-PTIK di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Kompas TV Wilayah hukum DKI jakarta dibikin geram dengan aksi penjambretan yang terjadi dalam kurun waktu sebulan terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com