JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin menanggapi positif kekhawatiran berbagai pihak soal netralitas Polri pada Pilkada serentak 2018.
"Jadi apa yang disampaikan berbagai pihak itu adalah autokritik, itu harus diterima oleh aparat keamanan," kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Menurut Syafruddin, wajar saja apabila netralitas Polri disorot jelang Pilkada. Sebab, lembaganya tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemilih.
"Itu harus diterima untuk memperbaiki Polri," terang Syafruddin.
Baca juga: Polri: Netral Saat Pilkada Sudah Harga Mati
Meski demikian Syafruddin menegaskan netralitas pada pilkada yang pemungutan suaranya digelar esok hari, Rabu 27 Juni 2018.
Syafruddin juga menambahkan, pimpinan Polri takkan segan-segan menindak jajarannya yang terbukti tak netral.
"Pasti netral, saya selalu bilang netral. Makanya, pimpinan Polri, manakala ada (anggota yang tidak netral) akan langsung ditindak," tegas Syafruddin.
Baca juga: Catat Hotline Mabes Polri untuk Lapor Oknum Polisi Tak Netral di Pilkada
Polri kata Syafruddin juga telah mengeluarkan telegram tentang pedoman netralitas jajarannya pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Adapun telegram tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh jajaran Polri.
"Kapolri sudah bikin (pedoman), sudah ada poin-poinnya," ucap Syafruddin.