Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecurigaan SBY dan Respons Jokowi soal Isu Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN

Kompas.com - 26/06/2018, 10:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu ketidaknetralan aparat hukum kembali menyeruak ke publik. Hal ini membuat gaduh jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juli 2018.

Tanpa diiringi pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menunjukkan bukti dan dokumen pendukung, Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuding TNI, Polri dan BIN bersikap tidak netral.

"Yang saya sampaikan ini, bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," kata SBY dalam konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Baca juga: SBY Ungkap Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pilkada

Bahkan, ia berani pasang badan mengenai itu. Ia siap ditangkap demi mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan.

"Kenapa ini saya sampaikan? Agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," lanjut dia.

Tudingannya tersebut merujuk pengalaman ketika Partai Demokrat mengusung pasangan calon kepala daerah. Selalu saja ada oknum di TNI, Polri dan BIN yang ikut berpolitik dan berupaya menggagalkan pasangan calon kepala daerah yang partainya usung.

Baca juga: Jika SBY Bawa Bukti Ketidaknetralan Aparat, Bawaslu Siap Tindaklanjuti

Ia mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, hingga pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan- pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

Partai Gerindra mendukung tudingan SBY ini. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pernyataan SBY hendaknya membuat TNI, Polri, dan BIN introspeksi diri.

"Pak SBY Presiden RI 10 tahun, dua periode, beliau masih punya jaringan, baik di TNI, Polri, BIN. Jadi pasti, Pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau. Ini harus jadi masukan dan introspeksi bagi tiga institusi tersebut," kata Andre melalui pesan singkat, Minggu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com