Wiranto: Tak Ada Niat Pemerintah untuk Rekayasa saat Angkat Pj Gubernur Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Pol M Iriawan diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pengangkatan Iriawan menimbulkan sejumlah kritik, salah satunya dari Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah mengetahui pernyataan beberapa tokoh terkait pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pemerintah tak memiliki niat untuk mengambil kesempatan apapun terkait hal itu.

"Berulang-ulang saya katakan bahwa tidak ada satu niat untuk merekayasa, untuk mencoba memengaruhi, mengambil kesempatan dengan Plt dari pejabat kepolisian yang tidak lagi di struktur organisasi kepolisian," kata Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca juga: Kengototan Pemerintah dan Netralitas Iriawan, Pj Gubernur, di Pilkada Jabar

Wiranto mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah mempelajari undang-undang terkait pengangkatan Pj Gubernur Jabar. Sehingga, pada akhirnya diputuskan untuk menempatkan perwira kepolisian pada jabatan tersebut.

Alasannya adalah agar penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat aman. Selain itu, pengangkatan Iriawan pun berdasarkan kajian secara menyeluruh.

"Daerah itu perlu satu pejabat yang tahu persis bagaimana mengamankan situasi yang nanti diarahkan dengan kondusif. Aparat pejabat polisi pasti paham masalah itu," ucap Wiranto.

Baca juga: Jokowi: Pelantikan Iriawan Jadi PJ Gubernur Jabar Sesuai Prosedur

Dengan demikian, pengangkatan Iriawan bukan dalam rangka upaya memenangkan pasangan calon tertentu. Oleh karenanya, Wiranto mempersilakan agar para tokoh yang masih mencurigai pengangkatan Iriawan untuk berdiskusi langsung dengannya.

"Tentu para tokoh yang masih mencurigai bahwa itu ada rekayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya, berbincang-bincang yang baik dengan satu pandangan-pandangn yang sehat bahwa tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa untuk mendapatkan keuntunhan politik dari penempatan aparat," ucap Wiranto.