Ketua MPR: TNI-Polri Bukan Milik Kandidat Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta aparat TNI dan Polri bersikap netral terkait penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Ia menegaskan, institusi TNI-Polri merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kandidat tertentu. Oleh sebab itu, ia berharap TNI dan Polri tidak berpihak.

"Polisi kita adalah polisi Merah-Putih, TNI kita, TNI Merah Putih. Bukan TNI atau Polri-nya kandidat tertentu," ujar Zulkifli saat memberikan keterangan seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

"Oleh karena itu kita meminta seluruh aparatur sungguh-sungguh netral," kata dia.

Baca juga: SBY dan Dugaan Operasi Intelijen Jelang Pilkada

Zulkifli mengatakan, segala bentuk kecurangan yang terjadi akan membuat penyelenggaraan Pilkada menjadi tidak berkualitas.

Selain itu, apapun hasilnya nanti dapat dianggap tidak sah secara hukum.

Hal itu, kata Zulkifli, akan memengaruhi penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) pada 2019.

"Penyelenggara pemilu harus netral agar pilkada ini bisa berkualitas, legitimate, karena setelah ini kita menghadapi pemilu legislatif dan pilpres. Tentu kalau di sini ada masalah ke sananya akan ada kendala," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Baca juga: Panglima Tegaskan Netralitas TNI Dalam Pemilu

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut adanya ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

Baca juga: BIN Minta SBY Laporkan Isu Ketidaknetralan Aparatur Negara ke Bawaslu dan KPU

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Ia menyampaikan itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.