Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

27 Juni Pilkada, Dukcapil Tetap Buka Layanan

Kompas.com - 24/06/2018, 13:48 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, layanan kependudukan dan catatan sipil bagi para pemilih tetap akan dibuka saat pencoblosan Pilkada 2018 pada Rabu (27/6/2018).

"Seluruh dukcapil tetap buka. Walaupun libur, tapi tetap kita buka, itu bentuk dukungan kita (untuk persiapan Pilkada)," kata Zudan kepada Kompas.com, Minggu (24/6/2018).

Menurut Zudan, langkah ini sudah menjadi komitmen Kemendagri melayani masyarakat. Ada atau tidaknya pemilihan, Kemendagri tetap membuka layanan identitas kependudukan.

"Jadi kalau Dukcapil itu pilkada atau enggak ada pilkada, kita pelayanan kependudukan itu sesuatu yang memang menjadi pekerjaan pokok. Jadi, ya kita pastikan jalan terus mau ada pilkada atau enggak," kata Zudan.

Dukcapil di berbagai daerah juga tetap menjalankan layanannya pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, kata dia, Kemendagri terus melakukan jemput bola perekeman KTP elektronik.

"Tetap pelayanan dukcapil jalan terus termasuk Sabtu, Minggu ini kan banyak yang masuk (permintaan layanan), kami lakukan di car free day, jemput bola di sejumlah titik dan sebagainya," katanya.

Secara khusus, Kemendagri saat ini sedang mempercepat perekaman e-KTP di berbagai lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Zudan menjamin pihaknya akan terus berupaya mempercepat perekaman e-KTP ke masyarakat.

"Pokoknya yang belum sempat rekam nanti kita rekamin semua," tegas

Kemendagri, kata dia, juga sudah memberikan hak akses kepada seluruh Komisi Pemilihan Umum di daerah untuk mengakses nomor induk kependudukan (NIK).

Langkah itu untuk mendukung KPU dalam menghadapi berbagai potensi masalah terkait dengan kependudukan.

"KPU enggak perlu ragu-ragu untuk memasukkan pemilih ke DPT (daftar pemilih tetap) atau mencoret penduduk dari DPT. Nanti begitu diketik namanya akan keluar alamat jelasnya di mana, umur berapa dan sebagainya langsung kelihatan, jadi enggak perlu ngecekin satu-satu, tinggal lihat saja database kita," kata dia.

Dukcapil Kemendagri juga akan terus membuka layanan call center 1500 537 untuk merespons permasalahan terkait identitas kependudukan pemilih.

KPU telah menetapkan pemungutan suara pilkada serentak akan gelar pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang akan berpartisipasi.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com