Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat Penentuan Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Kompas.com - 14/06/2018, 17:27 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama menyelenggarakan sidang Isbat untuk menentukan awal bulan Syawal 1439H/2018 atau Hari Raya Idul Fitri 1439H, di Auditorium Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (14/6/2018).

Sidang Isbat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan diawali dengan pemaparan Tim Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal secara astronomis.

Paparan dibacakan oleh Ahli Astronomi Cecep Nurwendaya.

Baca juga: Kamis, Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri

"Peta ketinggian hilal 0 derajat saat matahari terbenam, penentu awal bulan Syawal 1439 H, Kamis 14 Juni 2018," ujar Cecep saat pemaparan.

Proses sidang Isbat dijadwalkan berlangsung hingga menjelang shalat Maghrib.

Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan menyampaikan keputusan awal Bulan Syawal setelah diterimanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan.

Baca juga: Alasan Sidang Isbat Tetapkan Awal Puasa Jatuh pada Kamis 17 Mei 2018

Hadir dalam Sidang Isbat tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

Selain itu hadir pula Duta Besar negara-negara sahabat, perwakilan Ormas-ormas Islam dan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Sementara itu, pantauan terhadap hilal dilaksanakan di 97 titik pemantauan yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Baca juga: JEO Lebaran Kapan?

Kompas TV Melalui sidang isbat, Kementerian Agama akan menentukan kapan umat Islam merayakan Idul Fitri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com