Radikalisme di Kampus, Jokowi Tekankan Kerja Sama dengan Ormas Islam

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemberantasan radikalisme dan terorisme di lingkungan akademik saat ini, tidak hanya menjadi kewenangan lembaga negara, semisal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri atau TNI.

Pemberantasan terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik juga merupakan tanggung jawab organisasi masyarakat, khususnya yang berbasis Islam.

Baca juga: Wapres Minta Kampus Beri Pemahaman Antiradikalisme untuk Mahasiswa

"Proses-proses deradikalisasi sekarang mulai kita gerakkan tidak hanya di pemerintah. Misalnya di BNPT untuk pencegahan atau tindakan. Kemudian di Polri dan TNI. Tetapi yang paling penting, misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Jawa Barat, Kamis (7/6/2018).

Sebab, berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, angka pelajar di segala jenjang pendidikan yang terpapar ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia cukup besar.

Apalagi, masih berdasarkan laporan yang sama, keberadaan ideologi terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik bukan tiba-tiba terjadi. Hal itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

"Radikalisme ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini sudah proses lama dan tidak mendadak atau ujug-ujug gitu datang, kan tidak," ujar Jokowi.

Baca juga: DPR Minta BNPT dan BIN Petakan Kampus yang Terpapar Paham Radikal

Maka diperlukan upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk menyetop perkembangan aktivitas kelompok tersebut.

"Memang kalau melihat data yang terpapar (ideologi radikalisme dan terorisme) itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan dan proses pencegahan adalah yang lebih baik daripada kita menyelesaikan kalau sudah terjadi," lanjut Jokowi.