Menlu Retno: Jejak Indonesia Baik untuk Dewan Keamanan PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan, Indonesia memiliki rekam jejak yang baik untuk mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Hal itu disampaikan Menlu RI saat menghadiri Resepsi Diplomatik pencalonan Indonesia jelang pemilihan anggota DK PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip Antara.

Menlu Retno dalam sambutannya meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia sebagai mitra sejati perdamaian dunia dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.

Menurut dia, rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global dapat dilihat dari berbagai aksi dan kontribusi yang dibangun dalam beberapa dekade.

Terkait isu kemanusiaan, Menlu Retno menjelaskan, Indonesia hadir dan berada di depan saat negara-negara anggota PBB membutukan bantuan kemanusiaan, termasuk pada saat bencana alam di Haiti, Fiji dan Nepal.

Selain itu, Menlu RI menyebutkan tentang kontribusi para pegiat kemanusiaan Indonesia, yang saat ini berada antara lain di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza dan Marawi.

Terkait dengan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia, Menlu RI mengutarakan fakta mengenai ribuan anggota pasukan perdamaian Indonesia yang saat ini bertugas di berbagai misi perdamaian PBB di seluruh dunia.

Menurut dia, hal-hal tersebut merupakan sebagian contoh dari kontribusi Indonesia, dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berkotribusi bagi upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.

"Rekam jejak suatu negara tidak dapat dibentuk dalam satu hari atau bulan," tutur Menlu Retno.

Untuk memenangi kursi DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni 2018, Indonesia akan bersaing dengan Maladewa dan harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB.

Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi tersebut terhitung 1 Januari 2019.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan, dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Indonesia sebelumnya pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008