Honorer yang Tak Lulus Tes CPNS Didominasi Tenaga Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, tenaga honorer yang tak lulus tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) didominasi tenaga administrasi.

Itu tampak pada data Kemenpan RB tahun 2013. Pada tahun itu dari 438.590 orang tenaga honorer K-2 yang tak lulus tes CPNS, sebanyak 269.000 atau yang terbanyak adalah tenaga administrasi.

"Artinya dominasi tenaga honorer yang tidak lulus kurang lebih (adalah tenaga) administrasi," ungkap Setiawan dalam rapat gabungan di Gedung DPR MPR, Senin (4/6/2018).

Adapun jumlah guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS mencapai 157.000 orang, dosen 86.000 orang, dan tenaga kesehatan 6.000 orang. Sementara itu, jumlah tenaga penyuluh yang tak lulus seleksi CPNS sekitar 5.000 orang.

Baca juga: Cerita Yasonna soal Keponakan yang Gagal Tes CPNS di Kemenkumham

Setiawan menjelaskan, pada 2013, sekitar 648.000 orang tenaga honorer mengikuti tes CPNS. Dari jumlah itu, 209.000 dinyatakan lulus. 

Ia menyatakan, permasalahan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012, dinyatakan bahwa tenaga honorer yang ada saat itu harus diseleksi satu kali. Menurut Setiawan, rangkaian seleksi sudah selesai.

"Yang saat ini kita berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Secara regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," sebut Setiawan.

Dalam rapat gabungan tersebut, anggota Komisi I DPR Syarifudin Hasan menyoroti nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Menurut dia, harus ada kebijakan untuk mengakomodasi nasib mereka. 

"Harus ada kebijakan politik (untuk) 438.000 tenaga honorer yang belum terakomodir," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Sebab, menurut dia, tenaga honorer tersebut sudah memberikan kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, nasib mereka pun harus dipertimbangkan.

Baca juga: Kemendikbud Usulkan 100.000 Guru Honorer Jadi PNS pada 2018

Setiawan juga menyatakan, pihaknya harus kembali melakukan validasi data. Sebab, data tersebut merupakan lima tahun lalu. 

"Karena kita tidak tahu, data kita dari 2013, sekarang ini sudah hampir 5 tahun kemudian. Oleh karena itu, apakah data tersebut masih ada keberadaannya. Kan sudah ada yang beralih profesi, 'meninggal,' dan sebagainya," ungkap Setiawan.