Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Kementerian/Lembaga Peraih WTP Tahun 2017 Meningkat

Kompas.com - 04/06/2018, 13:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kementerian dan lembaga yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkat dibandingkan tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian dan lembaga diserahkan BPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (4/6/2018) pagi.

"BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, baik di tingkat kementerian/ lembaga, maupun di tingkat konsolidasi," ujar Ketua BPK Moemahadi Soerja Djanegara, dalam sambutan acara penyerahan LHP.

Baca juga: Kabupaten Gresik Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, BPK memberikan opini WTP kepada 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Jumlah ini meningkat 7 persen dibandingkan tahun lalu. Diketahui, jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 yang meraih predikat WTP, yakni berjumlah 74.

Sementara itu, predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 ini diberikan ke 6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016 sebelumnya yang berjumlah 8 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Baca juga: BPK Temukan Belanja Pemerintah Tidak Sesuai Ketentuan pada Laporan Keuangan 2017

Adapun, predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) tahun 2017 diberikan kepada 2 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah ini juga menurun dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 6 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Presiden Jokowi mengapresiasi segala peningkatan kualitas LHP tersebut. Namun ia berharap agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki kualitas LHP agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki sehingga tidak ada lagi yang (meraih predikat) TMP, syukur juga kalau tidak ada yang WDP. Syukur-syukur WTP. Yang masih meraih WDP dan TMP perlu melakukan terobosan dan upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," ujar Jokowi.

Kompas TV pemprov DKI berharap mampu meraih opini WTP dari BPK.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com