Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sanggupi Permintaan PP Muhammadiyah Bangun Dua Rusun

Kompas.com - 29/05/2018, 16:38 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyanggupi permintaan PP Muhammadiyah untuk membangun dua buah rusun di Jonggol dan di Solo. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri penutupan Kajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Tadi di ruangan, Pak ketua umum sudah sampaikan bahwa nanti di Solo akan ada Muktamar Muhammadiyah di tahun 2020. Dibutuhkan rusun untuk peserta. Saya sampaikan, saya sanggupi, tahun ini akan kita kerjakan," kata Jokowi.

Permintaan untuk membangun Rusun tak hanya datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Permintaan itu juga datang dari Rektor Uhamka, Suyatno.

Baca juga: Kekhawatiran PP Pemuda Muhammadiyah karena Tak Diberi Daftar Nama WNI Eks Suriah

Saat sambutan, Suyatno mengatakan bahwa pihaknya telah dapat bantuan dua unit sekolah baru, SMP dan SMK di Jonggol di tanah selusa 85 hektar oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, sekolah itu masih kurang fasilitas asrama dan rusunawa.

"Ada tambahan lagi dan saya sanggupi lagi," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta pengkajian ramadhan Muhammadiyah.

Jokowi mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pengecekan di lapangan. Setelah pengecekan, pengerjaan juga akan segera dilakukan. Ia menargetkan dua rusun tersebut akan selesai pada akhir tahun ini.

"Insyaallah 6 bulan selesai," kata Jokowi.

Kompas TV Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Amil Zakat Nasional pun bekerja sama membentuk Bank Wakaf mikro.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com