Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenag Rilis Daftar 200 Penceramah yang Dianggap Moderat

Kompas.com - 18/05/2018, 19:45 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama merilis 200 nama penceramah yang dianggap moderat serta jauh dari ajaran intoleran dan radikal.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, pihaknya merilis 200 nama tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat.

"Karena dalam beberapa hari terakhir, kami banyak mendapat pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait kebutuhan untuk bisa mendapat penceramah yang baik," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: PBNU Latih Penceramah di Jakarta Agar Sampaikan Pesan Persatuan

Lukman mengatakan, permintaan tersebut umumnya datang dari mushola atau majelis ta'lim yang ada di kementerian, lembaga atau instansi pemerintah, hingga Badan Usaha Milik Negara. 

Oleh karena itu, Kemenag langsung meminta informasi dari sejumlah ormas Islam, masjid besar, tokoh tokoh ulama, kyai dan pemuka agama.

"Lalu kemudian kami menghimpun saat ini karena untuk segera bisa memenuhi harapan pihak yang menghendaki daftar nama penceramah itu, lalu yang pertama ini baru 200 daftar itu lah yang kami dapatkan," kata dia.

Daftar 200 nama tersebut dapat dilihat di situs resmi Kemenag. Menurut Lukman, kedepannya daftar nama tersebut akan terus bertambah seiring dengan verifikasi yang dilakukan Kemenag.

Baca juga: Kemenag Tengah Rumuskan Kualifikasi Penceramah Keagamaan

"Bukan berarti yang tidak termasuk daftar 200 itu bukan penceramah moderat. Tapi yang jelas, yang 200 itu sudah benar-benar atas rekomendasi dari sejumlah kalangan," kata Lukman.

Lukman mengatakan, ada tiga indikator yang digunakan Kemenag.

Pertama, penceramah harus punya kompetensi tinggi terhadap ajaran agama Islam.

Kedua, penceramah itu harus punya pengalaman yang cukup dalam berdakwah.

Ketiga, penceramah itu juga harus terbukti memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.

Kendati demikian, Lukman menegaskan bahwa masyarakat tidak wajib mendatangkan ulama yang ada di dalam daftar

"Tidak ada kewajiban. Itu adalah nama-nama bagi mereka yang membutuhkan dan memerlukan," kata dia.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa masjid harus bebas dari kepentingan politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com