Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Politik dalam Ceramah Agama Seharusnya Membangun Keberadaban"

Kompas.com - 26/04/2018, 21:02 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa ceramah keagamaan di rumah ibadah bisa saja disisipi unsur politik.

Namun, ia menekankan bahwa politik yang disampaikan seharusnya politik yang mempersatukan rakyat, mencerdaskan, dan membangun keberadaban.

Hal ini dikatakan Hasto merespons pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/4/2018) lalu.

"Politik dalam pengertian membangun keberadaban, politik yang mencerdaskan, politik yang menempatkan kekuasaan untuk rakyat. Itu hal yang positif dan bisa juga disampaikan," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).

"Bukan politik yang memecah belah, tapi politik yang menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air, patriotisme, politik yang membangun keberadaban, politik yang memberdayakan rakyat, politik yang menempatkan kekuasaan dalam gambaran yang ideal untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ucap dia.

(Baca juga: 6 Hal Politis yang Disampaikan Amien Rais di Balai Kota)

Hasto pun mencontohkan kegiatan Ikhwanul Muballighin yang akan mencanangkan Gerakan Nasional Mubalig Bela Negara bersama PDI-P.

Melalui gerakan tersebut, ia berharap rumah-rumah ibadah seperti masjid digunakan juga untuk menyebarkan rasa cinta terhadap Tanah Air.

Dengan demikian, kata Hasto, umat dapat menempatkan agamanya sebagai pembawa kesejahteraan atau rahmatan lil 'alamin.

"Gerakan Nasional Mubalig Bela Negara itu juga menempatkan bagaimana masjid sebagai tempat yang juga bisa dipakai untuk menyampaikan bagaimana upaya untuk membuat umat betul-betul secara lahir dan batin menjadi warga negara yang baik, menempatkan Islam sebagai rahmatan lil' alamin, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Ikhwanul Muballighin," kata Hasto.

(Baca juga: Azyumardi Azra: Kantor Pemerintahan hingga Rumah Ibadah Tak Boleh Jadi Alat Politik Kekuasaan)

Pernyataan Amien

Dalam pidatonya di Balai Kota, Selasa lalu, Amien mengatakan, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah keajaiban bagi umat Islam. Sebab, seluruh kelompok pondok pesantren hingga majelis taklim tidak terkoordinasi dengan baik.

Apalagi, survei saat itu tak memihak pada Anies-Sandi yang didukungnya. Namun, ternyata Anies-Sandi menang.

Amien menilai, DKI sebagai miniatur Indonesia bisa mengulang kemenenangan ini di 2019.

"Nah kalau di DKI kita diberi oleh Allah keajaiban itu, insya Allah tahun depan akan ada keajaiaban yang lebih besar lagi," ucap dia.

"Saya mohon ya ini kita jangan kehilangan momentum ini, ini baru jelang pilpres, ustazah kalau peduli negara, pengajian disisipkan politik itu harus, harus itu," kata Amien.

Amien mengutip surat Ar-R'ad ayat 11 yang isinya berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

"Jadi, we have to change ourselves," kata Amien.

Kompas TV Manurut Taufik, seharusnya tokoh agama diberi ruang untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com