Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Jelang Bulan Puasa, Masalah Miras Oplosan Selesai

Kompas.com - 26/04/2018, 19:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memastikan, kepolisian akan menuntaskan masalah peredaran minuman keras (miras) oplosan.

Bahkan, ia memberikan jaminan dalam waktu dekat masalah itu selesai.

"Saya tekankan lagi untuk deadline waktu, menjelang bulan puasa miras selesai yang oplosan," ujar Wakapolri saat ditemui usai peresmian Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga : Korban Tewas akibat Miras Oplosan di Indonesia 112 Orang)

Miras oplosan telah memakan banyak korban jiwa. Terbaru, 45 orang tewas setelah menenggak miras oplosan di beberapa kecamatan di Bandung, Jawa Barat.

Saat ini, polisi sudah menangkap bos miras oplosan, yakni SS, HM (memproduksi), dan JS (agen penjual).

Para tersangka dijerat Pasal 204 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Wakapolri tak ingin peredaran miras oplosan menganggu dan menghambat ibadah selama bulan Ramadhan.

(Baca juga : 180 Orang Diamankan dalam Operasi Miras Ilegal, 30 Ribu Botol Disita)

Oleh karena itu, ia memberikan target waktu sebelum Ramadhan untuk memberantas peredaran miras oplosan kepada jajaran Kapolda.

Polri akan menurunkan tim investigasi internal untuk melakukan pengawasan kinerja aparat di daerah terkait penangangan peredaran miras oplosan.

Mabes Polri akan mengapresiasi Polda, Polres, dan Polsek yang serius menangani peredaran miras oplosan.

Namun bila main-main, Polri mengancam akan mengganti Kapolda, Kapolres, atau Kapolseknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com