Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Keutuhan NKRI Dipertaruhkan di Pundak TNI-Polri

Kompas.com - 21/04/2018, 09:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan di pundak TNI-Polri.

Menurut Hadi, TNI dan Polri mesti menjadi solusi bagi ancaman disintegrasi bangsa. 

"Eksistensi, kedaulatan, dan keutuhan NKRI, dipertaruhkan di pundak Prajurit TNI-Polri. Untuk itu, TNI-Polri harus menjadi solusi dan motivator perekat persatuan dan kesatuan," ujar Hadi, di sela kunjungan kerja di Sumatera Selatan, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Sabtu (21/4/2018). 

Dalam kunjungan kerja tersebut, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara Jenderal Mulyono, dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. 

Baca juga : Panglima TNI: Negara Lain Berebut Meraup Keuntungan dari Indonesia...

Dia menegaskan, TNI-Polri mampu menjadi solusi bagi integrasi bangsa. Kedua institusi itu sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat, khususnya soal menjaga pertahanan dan keamanan. 

"Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh TNI dan Polri, harus senantiasa tetap menjaga kehormatan, nama baik, kepercayaan, dan amanah dengan sungguh-sungguh," ujar Hadi. 

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut juga memuji TNI-Polri yang dinilainya kian solid. Sejumlah perkara, sudah bisa mulai ditangani bersama-sama. 

Baca juga : Panglima TNI Minta Jajarannya Bantu Berantas Penyelundupan Narkoba di Natuna dan Tarakan

Salah satu contohnya, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di wilayah Batam, dan pembebasan sandera warga Papua oleh kelompok sipil bersenjata. 

"Beberapa waktu yang lalu TNI-Polri berhasil menyita narkoba dalam jumlah yang fantastis. Demikian pula keberhasilan penanganan penyanderaan di Papua oleh kelompok separatis bersenjata" ujar Hadi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com