Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Berharap Kampanye 2019 Tak Bawa-bawa SARA

Kompas.com - 20/04/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate berharap, kampanye pada Pemilu dan Pilpres 2019 tak membawa unsur suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). 

Ia memastikan, koalisi partai politik pendukung Joko Widodo tak akan menggunakan politik identitas dalam Pilpres 2019.

"Ekploitasi identitas berlebihan itu tidak cocok di negara majemuk. Kalau misalnya, orang milih digiring menggunakan agama dan menjelekkan yang lain menggunakan suku, itu enggak benar," ujar Johnny, dalam sebuah diskusi di Sanggar Prathivi Building, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Baca juga : Syafii Maarif Nilai Politisasi Isu SARA Berkurang pada Pilkada 2018

Ia mengatakan, membawa unsur SARA dalam kampanye bisa memicu konflik yang berkepanjangan di masyarakat. 

"Kita memilih pemimpin negara, lintas daerah, itu semua jangan ekploitasi identitas," ujar Johnny. 

Mengenai strategi pemenangan Jokowi, ia mengatakan, hal itu merupakan rahasia internal koalisi dan masih menunggu dinamika peta politik.

Baca juga : Dibanding Larang Gambar Tokoh, KPU Dinilai Lebih Baik Cari Solusi Isu SARA

"Kalau strategi nanti dulu itu, tergantung lawannya siapa, strategi itu kan masa mau pergi main bola dikasih tahu, nanti saya bertahan, nanti saya menyerang. Jangan dulu," kata dia.

Johnny memperkirakan, peta kontestasi Pilpres 2019 tak jauh berbeda dengan Pilpres 2014. Koalisi akan berkaca pada strategi pemilu sebelumnya.

"Pengalaman Pilpres 2014 di dalam kontestasi itu lebih kurangnya sudah tahu, walaupun profil dan situasi politik 2014 berbeda dengan profil 2019, setidaknya cawapresnya beda," papar Johnny.

Kompas TV Adanya kontribusi politik atau koalisi berisiko berpeluang sedikit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com