Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii Maarif Nilai Politisasi Isu SARA Berkurang pada Pilkada 2018

Kompas.com - 29/03/2018, 23:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, memperkirakan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018 cenderung melemah dibandingkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Buya Syafii optimistis masyarakat di daerah lainnya telah belajar banyak dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang dinilai penuh dengan persaingan yang keras dan tidak sehat.

"Mungkin sudah ada perubahan kok. Yang paling dekat tuh kan ada Jawa Tengah, itu akan aman. Jawa Timur juga saya rasa aman," kata Buya Syafii di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Buya menilai, kemajemukan yang dimiliki masyarakat Indonesia justru akan menyulitkan sebaran provokasi isu SARA. Selain itu, Buya juga menilai penggunaan politisasi SARA di daerah-daerah tak begitu kuat.

"Kalau SARA konfliknya sudah agak menurun, lah. Menyalahgunakan agama, atau konflik lain tampaknya sudah tidak ada," ujar Buya Syafii.

(Baca juga: Cemas atas Maraknya Hoaks dan Isu SARA, Polisi Ini Dakwah dari Masjid ke Masjid)

Ia menegaskan, ancaman utama selain politisasi SARA, adalah politik uang. Buya memandang bahwa penggunaan politik uang jelang pilkada cenderung menguat dan memprihatinkan.

"Yang sulit itu menghadapi politik uang. Itu yang lagi menjadi problem. Kita mesti prihatin, karena (saat ini) lebih ganas politik uang sebenarnya," kata dia.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan anggotanya tetap profesional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com