Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan Inpres, Jokowi Paksa Semua Daerah Terapkan "Online Single Submission"

Kompas.com - 18/04/2018, 16:30 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin penerapan sistem online single submission dilakukan secepat mungkin. Kepala Negara menekankan, penerapan sistem ini tidak harus menunggu kesiapan semua daerah.

"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Kita harus paksa untuk mereka harus siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (18/4/2018).

Jokowi mengaku akan menyiapkan instruksi presiden atau peraturan presiden guna memaksa setiap daerah menerapkan sistem online single submission ini. Dengan begitu, tidak ada lagi darah yang beralasan belum siap menerapkannya.

"Sehingga mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang, 'saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap'," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Bentuk Single Submission untuk Kawal Investasi Besar)

Jokowi mengatakan, sistem online single submission ini adalah sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Perizinan akan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi.

"Sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Perizinan Potensial Jadi Alat Pemerasan)

Jokowi juga meminta penerapan sistem ini diikuti dengan perbaikan sumber daya manusia. Meski sistemnya sudah ada, ia tetap ingin agar petugas terkait dapat lebih tanggap, responsif dalam mengurus perizinan.

"Saya ingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada SDM, ada faktor SDM. Di situ ada kultur, oleh karena itu saya minta reformasi ini juga menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita," kata dia.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan adanya penghapusan terhadp 52 peraturan menteri dalam negeri yang dianggap menghambat birokrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com