Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Proyek Strategis Nasional, Jokowi Minta Menteri Cari Model Pembiayaan Alternatif

Kompas.com - 16/04/2018, 17:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (16/4/2018), memimpin rapat terbatas membahas pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pidato pembukaan rapat tersebut, Presiden mengungkapkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah tentang model pembiayaan alternatif.

Jokowi mengatakan, proyek strategis nasional tidak mungkin hanya dibiayai APBN saja. Oleh sebab itu, mesti dicari model pembiayaan alternatif.

"Perlu dilakukan model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan kreatif yang diminati oleh investor untuk membiayai proyek strategis nasional," ujar Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah akan Pangkas Jumlah Proyek Strategis Nasional)

"Saya juga minta pelaksanaannya jangan semua dilakukan BUMN, jangan juga dikerjakan anak-anak BUMN, libatkan swasta, terutama swasta di daerah di mana proyek dikerjakan," lanjut dia.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dalam rapat terbatas dengan topik yang sama pada 12 Februari 2018 lalu, ia mengarahkan para menteri untuk mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional, mana yang betul-betul bisa dieksekusi dan mana yang tidak.

Jokowi pun meminta hasil evaluasi itu segera diselesaikan, baik proyek strategis nasional tahun 2017 atau 2018.

"Khususnya proyek strategis nasional yang sudah direncanakan mulai dikerjakan 2018, betul-betul dipastikan apakah bisa dieksekusi di lapangan atau tidak," ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi meminta para menteri menghitung secara saksama apakah sebuah proyek strategis nasional berdampak bagi pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan atau tidak.

(Baca juga: Jokowi Minta Darmin Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang Tak Mungkin Dilaksanakan)

"Misalnya tol laut, harus dipastikan program itu benar-benar bisa menurunkan biaya logistik dan berdampak pada turunnya harga bahan pokok yang dikeluhkan rakyat atau tidak. Terutama di daerah kepulauan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menekankan agar para menteri harus meningkatkan komunikasi ke publik mengenai manfaat proyek strategis nasional.

Hal ini, lanjut Jokowi, diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek strategis tersebut. Bahkan, masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi jalannya proyek strategis tersebut.

Kompas TV Sebagian besar di antaranya ditargetkan rampung tahun 2018 dan bisa digunakan tahun 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com