Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham: Jangan Beri Kesempatan Napi Narkoba Pegang HP

Kompas.com - 04/04/2018, 17:53 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aidir Amin Daud meminta petugas lapas untuk memperketat pengawasan kepada narapidana narkoba.

Salah satu pengawasan yang harus diperketat yakni penggunaan telepon genggam atau handphone di lapas. 

"Pengedar narkoba, bandar narkoba, awasi dengan baik. Jangan kasih kesempatan, orang-orang yang potensi gunakan narkoba, jangan kasih kesempatan pegang HP," ujarnya di acara rapat kerja teknis pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: PNS Kumham Edarkan Sabu-sabu dari Jaringan di Lapas Cipinang)

Aidir mengatakan, bila napi narkoba dibiarkan memegang telepon genggam, maka hal itu akan menjadi masalah besar bagi petugas lapas. Sebab, alat komunikasi bisa digunakan untuk mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas.

Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementrian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/11/2016)Lutfy Mairizal Putra Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementrian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud di kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/11/2016)

Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, kata dia, sudah menyatakan bahwa petugas lapas yang terlibat kasus narkoba di dalam lapas akan langsung diberhentikan. Oleh karena itu, petugas lapas jangan sekali-kali mengendorkan pengawasan.

Aidir juga meminta agar petugas lapas tidak tergiur dengan segala godaan atau tawaran dari narapidana narkoba. Kalau tawaran itu terima, maka ucap dia, hal itu mengatakan akan menyudutkan Kemenkumham sebagai lembaga.

"Saya enggak tahu apa yang terjadi tetapi saya pikir karena ada pembiaran-pembiaran soal narkoba. Yang saya khawatirkan, ini akan menjadi masalah buat kita. Jadi tolong satu saja hentikan ini," kata dia.

(Baca juga: Buwas Sebut Petugas Lapas Penghianat Negara, Ini Respons Menkumham)

Peredaran narkoba di lapas menjadi salah satu perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan, mantan Kepala BNN Komjen (Purn) Budi Waseso sempat jengkel dengan oknum petugas lapas yang justru kongkalikong dengan bandar narkoba.

Bahkan ada bandar narkoba yang sudah dua kali divonis mati, namun belum dieksekusi, ternyata masih mengandalikan jaringan narkoba dari balik penjara dengan memanfatkan telepon genggam.

Padahal kata Buwas, BNN dan petugas dari instansi terkait, seperti Polri, TNI, hingga Bea Cukai, sudah dengan susah payah menangkap para pengedar dan bandar narkoba tersebut.

Namun, setelah ditangkap, para bandar itu justru masih mengendalikan jaringan narkoba dari tempat yang lebih aman, yakni lapas, dengan bekerja sama dengan oknum penjaga lapas.

Kompas TV Badan Narkotika Nasional kini dipimpin oleh Irjen Heru Winarko. Setumpuk tugas sudah menanti Kepala BNN yang baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com