Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Sebut Gatot Nurmantyo Sempat Daftar Jadi Capres

Kompas.com - 22/03/2018, 15:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, menyebut mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat mendaftar sebagai capres melalui partainya.

Hal itu, menurut pengakuan Syafi'i, terjadi saat Gatot bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Pak Gatot, kan, datang ya, mendaftarlah ya untuk menjadi capres," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

(Baca juga: Sekjen Gerindra Benarkan Ada Pertemuan Prabowo dengan Gatot Nurmantyo)

Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Namun, Syafi'i menyatakan, seluruh kader Gerindra tetap pada keputusannya untuk mengusung Prabowo di Pilpres 2019.

"Soal capres yang pasti kami mencalonkan bapak Prabowo Subianto sebagai capres," lanjut Syafi'i.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Ia membenarkan adanya pertemuan antara Gatot dan Prabowo. Namun, ia tidak mengetahui apakah pertemuan tersebut membahas Pilpres 2019.

(Baca juga: Ketua Umum PPP: Gatot Nurmantyo Sulit Masuk Arena Pilpres 2019)

Ia pun membenarkan bahwa Gatot masuk dalam daftar cawapres Prabowo. Saat ditanya apakah Gerindra bakal memasangkan Prabowo dan Gatot yang sama-sama berasal dari militer, ia menjawab hal itu tidak mustahil.

Sebab, menurut dia, saat ini tak ada lagi pembedaan antara sipil dan militer dalam memimpin Indonesia.

"Saat ini di masyarakat tak lagi ada dikotomi bahwa yang sipil harus sama militer. Militer harus sama sipil, Jawa luar Jawa. Sipil sama sipil bisa, militer sama militer bisa. Sangat mungkin," lanjut dia.

Kompas TV Lingkaran Survei Indonesia Denny JA merilis hasil survei terbaru calon presiden di Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com