Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: Saya Lulusan SMP Jadi Menteri Saja Luar Biasa, Masa Mau Jadi Cawapres

Kompas.com - 17/03/2018, 12:51 WIB
Nabilla Tashandra,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menganggap bahwa usulan dirinya menjadi calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 hanya sekadar wacana.

Hal itu diungkapkan Susi saat menghadiri Beautyfest Asia 2018, Jumat (16/3/2018). Saat itu, moderator meminta Susi mengomentari hasil acak mesin pencari Google terhadap namanya. Muncullah kata kunci, "Susi Cawapres Jokowi".

"Itu mimpi di siang hari. Saya lulusan SMP jadi menteri saja sudah luar biasa. Masa bermimpi mau jadi cawapresnya Jokowi," kata Susi di Ciputra Artpreneur, Jumat.

Menurut Susi, untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu, seseorang perlu didukung oleh suara banyak masyarakat. Untuk menang pun tidak mudah karena harus mengantongi jutaan suara.

Menanggapi Susi, moderator acara kemudian menyinggung banyaknya nelayan di Indonesia yang pastinya ikut mendukung Susi untuk maju.

"Ya nelayan tidak tahu berapa banyak. Ada yang mengaku-ngaku nelayan tapi bukan nelayan, yang tidak suka Menteri Susi juga ada. Kalo nelayan asli pasti suka," ucap Susi.

Namun, ia enggan menanggapinya lebih lanjut.

(Baca juga: Menteri Susi: Kapal Asing Sudah Tidak Ada Lagi, Ikan Lebih Banyak, Terasa Enggak?)

Susi memang menjadi salah satu menteri yang paling sering disoroti oleh masyarakat. Selain karena gayanya yang nyentrik, banyak masyarakat yang menyukai ketegasan Susi dalm menjalankan kebijakan.

Nama Susi tak lepas dari bursa cawapres Jokowi. Namanya bahkan masuk dalam survei lembaga, salah satunya survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA beberapa waktu lalu.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak nelayan yang tidak berterus terang terkait ukuran kapalnya agar bisa menggunakan cantrang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com