Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri : Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Jangan Coba-coba Curang

Kompas.com - 25/02/2018, 16:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengumumkan menangkap oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Jawa Barat, baru-baru ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M. Iqbal mengatakan, penangkapan itu merupakan pesan yang tegas kepada penyelenggara dan pengawas Pilkada di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan praktik kecurangan.

"Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri beserta seluruh Polda akan terus melakukan ini. Jadi jangan coba-coba penyelenggara dan pengawas Pemilu melakukan praktik kecurangan. Ini komitmen kami dan ini buktinya," ujar Iqbal saat dijumpai di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2018).

Baca juga : Satgas Antipolitik Uang Tangkap Oknum Pengawas Pemilu di Jawa Barat

Iqbal mengatakan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan Satgas Antipolitik Uang, baik tingkat Mabes Polri atau tingkat Polda untuk terus mengawasi penyelenggara sekaligus pengawas Pilkada se-Indonesia agar tidak terjadi praktik kongkalikong.

"Satgas antipolitik uang dari Mabes dan seluruh Polda atas perintah Bapak Kapolri terus melaksanakan gerakan itu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang dapat merusak tatanan demokrasi bangsa kita," ujar Iqbal.

Diberitakan, Satgas Antipolitik Uang Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Jabar meringkus oknum penyelenggara dan pengawas Pilkada di Garut, Jawa Barat.

Meski demikian, Iqbal belum dapat mengungkapkan secara detail soal dugaan tindak pidana yang mereka lakukan.

Baca juga : Mendagri: Politik Uang Harus Dilawan karena Itu Racun Demokrasi

"Saya tidak akan sebutkan detail dulu. Besok Kapolda Jabar akan ada konferensi pers resmi tentang hal ini," ujar Iqbal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum penyelenggara serta pengawas Pilkada yang dimaksud, yakni Ketua Panwaslu berinisial HHB dan salah satu Komisioner KPU Garut berinisial AS.

Keduanya diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu bakal calon pasangan dalam Pilkada serentak di Kabupaten Garut 2018.

Kedua oknum itu saat ini sedang diperiksa secara intensif di Markas Polda Jawa Barat.

Kompas TV Siswandi mengungkapkan, pada 10 januari lalu, Koalisi Umat Gerindra, PAN, dan PKS sudah 90 persen sepakat mengusung Brigjen Siswandi-Euis.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com