Istana Nilai Potensi Hoaks Kian Pesat Jelang Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) meyakini berita hoaks dengan framing negatif kepada pemerintah akan kian marak jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Apalagi melihat survei-survei yang menempatkan posisi politik Presiden Jokowi (masih teratas)," ujar Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Eko Sulistyo, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Salah satu isu yang diyakini dikembangkan tidak jauh-jauh dari isu yang selama ini berkembang. Misalnya, kata Eko, pemerintah yang pro-China yang disangkut pautkan dengan pro komunis.

Selain itu, isu lain yang potensial dinilai KSP akan berkembang yakni kriminalisasi ulama. Isu ini menjadi sensitif sehingga pemerintah akan dinilai tidak pro ulama.

Baca juga : Pemerintah Ancam Akan Tindak Tegas Para Penyebar Hoaks

Eko menilai, berita bohong akan kian marak digencarkan untuk kepentingan politik 2019 antaran ketidakmampuan adu program dengan Jokowi.

"Karena upaya untuk adu program sulit karena intinya naiknya posisi elektabilitas dan naiknya penerimaan masyarajat kepada Presiden jokowi mencerminkan program pemerintah diapresiasi masyarakat," kata Eko.

KSP menghimbau agar kontestasi demokrasi tidak diciderai dengan desain politik yang menggunakan fitnah dan penyebaran berita bohong kepada publik.

Sebab, tutur Eko, harga yang dibayar akibat hal tersebut sangat mahal yaitu memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat.