Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Batubara Mahal, Dirut PLN Mengadu ke Jokowi 

Kompas.com - 01/02/2018, 12:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan mahalnya harga batubara di dalam negeri yang mendekati 100 dollar AS per metrik ton.

Sofyan berharap, Presiden dapat memberikan solusi dan menurunkan harga batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) menjadi 60 dollar AS per metrik ton.

"Bahan baku PLN, 60 persen batubara, Pak Jonan (Menteri ESDM) sudah komit untuk menurunkan harga batubara DMO, mudah-mudahan bisa diturunkan, baik jumlah kualitas maupun harga pada Februari ini," kata Sofyan seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Sofyan menjelaskan, naiknya harga batubara yang mencapai 50 persen sudah berlangsung satu tahun ke belakang.

Baca juga: YLKI: Wacana Harga Batubara Acuan Harus Buat Tarif Listrik Lebih Murah

Hal ini membuat PLN kesulitan dalam hal keuangan, apalagi tarif listrik tidak mengalami kenaikan.

"Jangan sampai kita punya batubara dijual semua, kan, nanti repot sekali buat kita, buat Indonesia, untuk PLN," katanya.

Menurut Sofyan, Presiden Jokowi juga mendukung dan menginginkan harga batubara untuk pasar domestik, khususnya untuk keperluan PLN dapat diturunkan. 

Dengan demikian, PLN dapat menjaga tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: Produksi Batubara Nasional Tahun 2017 Tak Capai Target

"Presiden bilang, batubara ini, kan, milik negara, jadi kepentingan bangsa nomor 1, ya, batubaranya harus dengan harga keekonomian yang cukup agar tarif (listrik) bisa dipertahankan dengan baik," ucap Sofyan.

Selain dapat mempertahankan tarif listrik, menurut Sofyan, harga batubara yang terjangkau juga membuat perseroan dapat menghemat pengeluaran dan akhirnya dapat melakukan investasi untuk menambah elektrifikasi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

"Presiden titip untuk segera menyelesaikan desa-desa yang belum selesai dan dalam tahun ini, Papua diminta diselesaikan dengan cepat, juga NTT dan Maluku," ucap Sofyan.

Kompas TV Mantan Menkeu Chatib Basri menilai perlambatan ekonomi sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com