Megawati Sindir Penyelenggara Pemilu yang Dianggap Kurang Netral

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyinggung soal netralitas penyelenggara pemilu saat bertemu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.

Hal itu ia sampaikan saat dilakukan verifikasi faktual di kantor DPP PDI-P.

Menurut Megawati, sejak dulu prinsip pemilu adalah umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, yang ia temui selama ini adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

"Kendala yang kami alami masih saja tidak netral," ujar Megawati di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Megawati mengatakan, semestinya KPU dan Bawaslu memiliki sifat keterbukaan sehingga melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja.

(Baca juga: Megawati: Kalau Memang Harus Bertempur, Kita Bertempur dengan Baik)

Ia membandingkan dengan sistem pemilu di India. Meski jumlah penduduknya jauh lebih besar dari Indonesia, mereka memegang teguh asas yang harus dipenuhi penyelenggara tersebut.

Dengan demikian, hasil yang didapat dari pemilu sesuai apa adanya yang didapat di lapangan.

"Yang saya kira harus (dilakukan) oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah, harus dilakukan perbaikan," kata Megawati.

Megawati berharap, pelaksanaan pemilu serentak nanti akan membawa manfaat yang lebih baik bagi sistem demokrasi di Indonesia.

"Semoga kita dapat berkerja sama dengan baik sehingga yang tadi mudah-mudahan kita dapat lakukan di lapangan dengan baik," lanjut dia.