Pembenahan Data Peneriba Bantuan Sosial Jadi "PR" Idrus Marham

JAKARTA, KOMPAS.com  - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai pengangkatan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Pasalnya, Idrus diyakini akan mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di tanah air.

Menurut dia, pengalaman memimpin organisasi sosial dan organisasi politik akan menjadi modal utama Idrus dalam berkiprah di Kementerian Sosial.

“Kalau pengalaman, saya kira pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Namun demikian, beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di kemensos. Walau sepintas kelihatan mudah, tetapi di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Rabu (17/9/2018).

Baca juga : Jabat Mensos, Idrus Tetap Hadiri Sidang Setya Novanto?

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, kata Saleh, adalah validasi dan verifikasi data PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Ia menilai data PBI ini sangat penting diperbaharui mengingat data inilah yang menjadi basis pemberian bantuan sosial bagi KPM (keluarga penerima manfaat) dari seluruh kementerian yang ada, termasuk bantuan PKH, KIS, KIP, rastra, dan lain-lain.

Mereka yang termasuk di dalam data PBI, berhak untuk menerima semua bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah.

“Sayangnya, data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Baca juga : Pekan Ini, Golkar Bakal Umumkan Sekjen Baru Pengganti Idrus

Sebaliknya, lanjut dia, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menerima, malah justru menerima. Kemensos sudah pernah melakukan verifikasi dan validasi.

Namun, hasilnya, menurut Saleh belum optimal. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang komplain karena merasa ditinggalkan.

Oleh karena menghabiskan anggaran APBN yang cukup besar, Saleh melanjutkan, Kementerian Sosial yang saat ini digawangi oleh Idrus Marham, harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi.

Baca juga : Idrus Marham Jadi Mensos, Ketum Golkar Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Sebab jika basis datanya kurang valid, dikhawatirkan akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Bisa jadi masyarakat menilai bahwa bansos yang dibagi-bagi tidak didasarkan atas prinsip keadilan sosial.

“Ini yang mesti didahulukan. Apalagi sekarang ini, data kemiskinan hanya didasarkan atas data yang dimiliki Kemensos. Karena itu, semua kementerian yang memiliki program bansos pasti merujuk ke data PBI yang dikeluarkan oleh kemensos," tutur Saleh.

"Saya berharap, di awal-awal ini, Pak Idrus memperhatikan dan memperbaiki masalah pendataan ini," lanjut dia.