Wapres Minta Anggaran Pelatnas Cabor Prioritas di Asian Games Tak Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tak memangkas proposal anggaran program Pelatnas untuk cabang olahraga (cabor) prioritas di Asian Games 2018.

"Pak wakil presiden betul-betul minta agar cabang olahraga prioritas, nomor event harus ada pengecualian, terutama untuk try out dan training camp," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/10/2018).

"Jadi training camp tidak hanya sebulan, dua bulan. Kalau perlu berbulan-bulan di luar negeri, kemudian pulang ke tanah air untuk bertanding," tambah Nahrawi.

Menurut Nahrawi total ada 19 cabor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pada ajang pesta olahraga terbesar di Asia yang digelar tiap empat tahun tersebut.

Di mana 19 cabor tersebut mendapatkan alokasi anggaran program Pelatnas yang lebih besar dibandingkan cabor lain.

"19 cabor itu mendapatkan (anggaran) lebih. Lebih itu pun uang saku, akomodasi itu sama. Lebih itu di try out dan training camp," ujar Nahrawi.

(Baca juga: Dikritik Lantaran Pangkas Anggaran Pelatnas Asian Games 2018, Ini Tanggapan Menpora)

Nahwari pun menyontohkan sejumlah cabor prioritas pada ajang Asiang Games mendatang.

"Seperti bulutangkis, dayung, jet ski, angkat besi, panahan, sepeda, karate, taekwondo, yang berpotensi medali," kata Nahrawi.

Sebelumnya, Kemenpora RI menerima banyak kritikan dari induk cabang olahraga, termasuk Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Gara-garanya, kebijakan pemangkasan anggaran proposal program Pelatnas Asian Games 2018.

Di mana seharusnya 70 persen anggaran Asian Games 2018 dialosikan untuk tiap cabor, dan 30 persen sisanya untuk belanja lain-lain.

Besar dana untuk persiapan Asian Games 2018 sendiri adalah Rp 735 miliar yang terbagi ke 50 cabor yang akan dipertandingkan di Jakarta dan Palembang nanti.

Namun, pihak Kemenpora RI, melalui Tim Verifikasi, menetapkan bahwa total biaya persiapan Asian Games 2018 hanya sebesar Rp 375 miliar, dari yang yang seharusnya Rp 551 miliar untuk cabor.