Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Bantah Anggapan soal Partai Demokrat Gemar "Outsourcing"

Kompas.com - 07/01/2018, 20:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampik adanya pandangan soal Demokrat sebagai partai "outsourcing" atau gemar mengusung kader luar partai.

Menurutnya, dari 17 daerah yang menyelenggarakan Pemilu Gubernur 2018, 14 di antaranya adalah kader Partai Demokrat.

"Ada yang mengatakan jangan-jangan Demokrat sukanya outsourcing. Oke. Ini komposisinya. Dari 17 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, 14 itu kader. Itu sama dengan 82 persen. Hanya tiga yang bukan kader," ujar SBY saat mengumumkan 17 pasangan cagub-cawagub Pilkada Serentak 2018 di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2018).

SBY menegaskan, Demokrat memprioritaskan kader untuk diusung pada Pilkada. Ia merinci, dari 14 kader tersebut, enam di antaranya adalah Ketua DPD Demokrat, dua ketua DPC, satu anggota DPR RI, dan satu pengurus Demokrat di daerah. Sedangkan empat lainnya adalah kader baru.

Menurutnya, kebanyakan adalah petahana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Kader Demokrat tetap menjadi prioritas," tuturnya.

Dalam menentukan pasangan calon kepala daerah, SBY menuturkan setidaknya ada empat kriteria yang digunakan, yakni integritas, kapasitas, elektabilitas, dan koalisi partai.

Mengenai koalisi partai, SBY menyinggung aturan minimal 20 persen kursi yang membuat setiap partai harus berkoalisi jika tak memiliki cukup kursi.

"Mengapa saya ingatkan meskipun semua sudah tahu? Dalam praktiknya ini rumit. Karena kadang kurang satu dikunci. Kadang-kadang sudah ketemu tapi lepas," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com