PKS: Deddy Mizwar Punya Kontrak untuk Menangkan Capres Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan alasan partainya batal mengusung Deddy Mizwar di pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Menurut Hidayat, pencabutan dukungan itu dilakukan karena Deddy Mizwar sudah membuat kontrak politik dengan Partai Demokrat. Isinya adalah mendukung siapapun capres yang diusung Demokrat di 2019.

Hal ini diungkapkan Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12/2017) lalu dan kembali ditegaskan lagi lewat akun twitter resminya, Minggu (31/12/2017).

"Tentang INFO BENAR yang saya sampaikn bahwa Demiz (Deddy Mizwar) ada komitmen/kontrak politik dengan PD (Partai Demokrat) untuk menangkan capres PD, info tersebut kami dapat dari 2 pihak yang sangat dipercaya oleh Demiz," tulis Hidayat dalam akun twitternya, @hnurwahid.

Hidayat mengatakan, Deddy Mizwar sendiri sampai saat ini tidak membantah pernyataannya. Dia juga sudah mencoba mengkonfirmasi informasi ini ke Deddy Mizwar lewat pesan WhatsApp.

Baca juga: Golkar Nilai Deddy - Dedi Bisa Jadi Pemersatu Masyarakat Jabar

Juga tidak ada bantahan yang diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat itu. Hidayat pun meminta pihak-pihak yang tidak mempercayainya untuk bertanya langsung mengenai kontrak politik ini ke Deddy Mizwar.

Kompas.com sudah mencoba menghubungi Deddy Mizwar, namun belum ada jawaban.

Akibat batal mendukung Deddy Mizwar dan berkoalisi dengan Demokrat, PKS pun mengalihkan dukungannya ke Sudrajat yang diusung Partai Gerindra. Sudrajat dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu, kader PKS yang semula digadang-gadang akan dipasangkan dengan Deddy Mizwar.

Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief mengakui adanya kontrak politik antara Deddy Mizwar dan partai Demokrat. Namun, menurut Andi, kontrak politik itu tak seharusnya menjadi alasan bagi PKS untuk mencabut dukungannya.

"PKS cari alasan mencampakkan Demiz ada kontrak politik dengan Demokrat. Orang bodoh juga tahu ada kontrak politik. Cari alasan kurang cerdas," kata Andi.

Andi mengingatkan, PKS ada dan besar bersama koalisi Demokrat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua partai melejit di 2009, dan sama-sama jatuh di 2014 karena kader yang bermasalah.

"Demokrat tidak pernah zalim dan khianat terhadap PKS selama koalisi, kalau kini Demokrat mendapat perlakuan beda, itulah pertanyaan kami," ucap Andi.

Kendati demikian, Andi menegaskan bahwa tanpa PKS, peluang Demokrat untuk mengusung Deddy Mizwar di Pilkada Jabar masih tetap terbuka. Demokrat bisa berkoalisi dengan parpol selain PKS, Gerindra dan PAN.