Fadli Zon Kritik Pemprov Jabar terkait Jalan Rusak di Parung Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyoroti rusaknya jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Dari beberapa kali kunjungan langsung saya ke kecamatan Parung Panjang, kondisi jalan di sana sangat memprihatinkan. Hancur, berlubang parah. Apalagi ketika musim hujan, menjadi kubangan air yang membuat aktifitas warga semakin sulit," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2017).

Selaku anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Fadli Zon melihat rusaknya jalanan di Parung Panjang sebagai problem penting yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jalan tersebut merupakan penyangga ekonomi masyarakat Bogor Barat. Kerusakan yang semakin parah, tidak hanya mengganggu aktifitas ekonomi warga, namun juga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan bahkan memicu aksi begal atau perampokan," kata politisi Partai Gerindra ini.

(Baca juga : Investasi Rp 200 Miliar, Perumnas Kembangkan Rumah di Parung Panjang)

Fadli menilai, dengan kondisi jalan tersebut, tak heran masyarakat Parung Panjang melakukan aksi demonstrasi pada 25 Desember lalu.

Dalam aksinya, masyarakat melakukan penutupan akses bagi truk tronton untuk melintas.

Penyebab utama rusaknya jalan, kata Fadli, karena banyak truk tronton yang melanggar kebijakan tonase yang ditetapkan.

Jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan maksimal beban 20 ton. Tapi, truk yang melintas bisa memiliki beban hingga 40 ton.

"Ini melebihi Jumlah beban yang diizinkan. Akibatnya, jalan lebih cepat rusak dibandingkan usia efektifnya," kata dia.

(Baca juga : Pasar Induk Parung Panjang Bakal Dipindah ke Perumahan Perumnas)

Berdasarkan UU No.38/2004 tentang Jalan, lanjut Fadli, jalan di Parung Panjang masuk ke dalam status jalan provinsi.

Sebab, jalan itu menghubungkan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Sehingga, perbaikan kerusakan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dan ini harus diperbaiki segera dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Fadli juga berharap pemerintah provinsi bisa menindak tegas perusahaan pemilik truk yang membawa beban melebihi ketentuan.

Menurut dia, Pemprov bisa mencabut izin usaha perusahaan yang terus membandel.

"Setelah ada kedisiplinan soal tonase, pemerintah provinsi seharusnya dapat segera memperbaiki jalan sekaligus drainasenya. Kita berharap warga juga ikut menjaga perawatan jalan," ucap Fadli.