Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/12/2017, 13:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyoroti rusaknya jalan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Dari beberapa kali kunjungan langsung saya ke kecamatan Parung Panjang, kondisi jalan di sana sangat memprihatinkan. Hancur, berlubang parah. Apalagi ketika musim hujan, menjadi kubangan air yang membuat aktifitas warga semakin sulit," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2017).

Selaku anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Fadli Zon melihat rusaknya jalanan di Parung Panjang sebagai problem penting yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jalan tersebut merupakan penyangga ekonomi masyarakat Bogor Barat. Kerusakan yang semakin parah, tidak hanya mengganggu aktifitas ekonomi warga, namun juga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan bahkan memicu aksi begal atau perampokan," kata politisi Partai Gerindra ini.

(Baca juga : Investasi Rp 200 Miliar, Perumnas Kembangkan Rumah di Parung Panjang)

Fadli menilai, dengan kondisi jalan tersebut, tak heran masyarakat Parung Panjang melakukan aksi demonstrasi pada 25 Desember lalu.

Dalam aksinya, masyarakat melakukan penutupan akses bagi truk tronton untuk melintas.

Penyebab utama rusaknya jalan, kata Fadli, karena banyak truk tronton yang melanggar kebijakan tonase yang ditetapkan.

Jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan maksimal beban 20 ton. Tapi, truk yang melintas bisa memiliki beban hingga 40 ton.

"Ini melebihi Jumlah beban yang diizinkan. Akibatnya, jalan lebih cepat rusak dibandingkan usia efektifnya," kata dia.

(Baca juga : Pasar Induk Parung Panjang Bakal Dipindah ke Perumahan Perumnas)

Berdasarkan UU No.38/2004 tentang Jalan, lanjut Fadli, jalan di Parung Panjang masuk ke dalam status jalan provinsi.

Sebab, jalan itu menghubungkan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Sehingga, perbaikan kerusakan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dan ini harus diperbaiki segera dengan kualitas yang baik," ujarnya.

Fadli juga berharap pemerintah provinsi bisa menindak tegas perusahaan pemilik truk yang membawa beban melebihi ketentuan.

Menurut dia, Pemprov bisa mencabut izin usaha perusahaan yang terus membandel.

"Setelah ada kedisiplinan soal tonase, pemerintah provinsi seharusnya dapat segera memperbaiki jalan sekaligus drainasenya. Kita berharap warga juga ikut menjaga perawatan jalan," ucap Fadli.

Kompas TV Masyarakat di Desa Riang Kabupaten Tabanan Bali mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com